Desentralisasi Otonomi Daerah (Papua) Berkaitan Dengan Pengelolaan SDA

DESENTRALISASI OTONOMI DAERAH (PAPUA) BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

            Perkembangan dan peningkatan pembangunan tidak terlepas dari tantangan yang harus di hadapi di berbagai sektor. Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam saat memasuki awal abad 21. Tantangan tersebut sebagian besar berasal dari perkembangan global sebagai paradigma baru yang mempengaruhi tatanan ekonomi dan politik internasional. Sebagian lagi berasal dari dalam negeri yang sedikit banyaknya juga timbul akibat pengaruh global. Tantangan dari luar yang merupakan paradigma baru pengelolaan sumberdaya alam adalah adanya kemauan bersama secara internasional untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana telah disepakati pada Pertemuan Puncak Bumi di Rio de Jeneiro pada tahun 1992.

Keberlanjutan pembangunan di Indonesia dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh terwujudnya demokratisasi dan keadilan di Indonesia, khusunya di seluruh daerahnya. Dunia Internasional dan Organisasi Internasional mendukung hal ini melalui upaya desentralisasi (Otonomi Daerah). Otonomi daerah sangat diharapkan untuk mempercepat pembangunan dan hasil-hasilnya bagi masyarakat setempat. Bank Dunia melaporkan pada tahun 1999 bahwa lebih kurang 80 % negara-negara sedang berkembang telah melaksanakan desentralisasi dalam berbagai bentuk dan salah satunya adalah Indonesia.

Pelaksanaan desentralisasi yang didambakan dan telah lama ditunggu-tunggu tersebut benar-benar terwujud dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 yang mengatur perimbangan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kedua UU tersebut telah menyatakan dengan tegas bahwa desentralisasi berada pada level kabupaten. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 dan pasal 10 UU No 22 tahun 1999, daerah mempunyai kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, militer, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa kewenangan bidang lain ini antara lain adalah dalam aspek pendayagunaan sumberdaya alam yang tersedia di berbagai wilayah melalui pengelolaan yang bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. Tetapi adapula tantangan yang berasal dari dalam negara yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yaitu terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan-perusahaan dan industri khususnya yang memanfatkan sumberdaya alam sebagai bahan baku. Krisis ekonomi kemudian segera diikuiti oleh krisis politik yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian melahirkan orde reformasi. Orde reformasi yang membawa fajar pembaharuan menghendaki tatanan kehidupan politik, sosial, ekonomi yang benar-benar demokratis dan berkeadilan dalam pemanfaatan sumberdaya alam sejalan dengan tuntutan global.

Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ikut mengalami desentralisasi (Otonomi Daerah). Desentralisasi di Papua diharapkan dapat memperpendek jalur komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah agar masyarakat Papua lebih dekat ke pihak birokrasi sehingga masyarakat lebih cepat mendapat pelayanan dan lebih cepat menyampaikan aspirasinya kepada aparat pemerintah. Selanjutnya dengan adanya desentralisasi maka kemampuan masyarakat Papua dan sumberdaya yang ada di Papua dapat dimobilisasi dengan lebih baik. Dengan cara seperti ini maka program seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, upaya rehabilitasi hutan dan lahan, dan pembangunan pertanian dapat direalisasi lebih cepat dan lebih terarah. Bertumpu pada kemampuan lokal dari masyarakat dan sumberdaya ini maka upaya menolong diri sendiri akan lebih menonjol dalam mengatasi masalah lokal, tidak tergantung kepada bantuan dari pusat dan dari luar. Namun kenyataan yang kemudian muncul dan terjadi adalah berbeda. Pada awalnya menjadi sebuah harapan baru dalam mengembangkan setiap potensi yang ada di Papua. Otonomi daerah ini juga merupakan bentuk dari desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Papua untuk mengelola keuangan maupun beragam sektor lainnya. Terkait dengan hal tersebut dalam Undang-undang nomor  32 tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desentralisasi sendiri memberikan kebebasan seluas-luasnya serta bertanggungjawab  kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya alamnya secara mandiri agar sumber daya alam ini dapat menjadi “ladang” pekerjaan tetapi juga pendapatan bagi masyarakat asli  daerah tersebut.  Dalam kaitannya dengan pengelolaan SDA, relasi antara negara dengan masyarakat sipil dalam hal ini masyarakat Papua bermaksud agar kebijakan dan peraturan yang dibuat bersesuaian dengan kepentingan mayoritas masyarakat dan menguatkan peranan kontrol masyarakat atas pelaksanaan pengelolaan SDA. Dalam kaitannya dengan desentralisasi, partisipasi masyarakat di daerah berfungsi untuk meminimalisasi dampak lingkungan atas penerapan kebijakan otonomi daerah seperti AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) pada setiap kegiatan pembangunan. Selain itu yang juga penting adalah memberdayakan civil society untuk mengatasi masalah lingkungan. Dengan kata lain, dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mendemokratisasikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Dengan pentingnya relasi antara negara dan masyarkat Papua dalam mengelola SDA maka seharusnya segala kegiatan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan hidup harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Ruang partisipasi masyarakat Papua  dibuka agar tuntutan mereka atas hak lingkungan yang sehat dapat terpenuhi. Diluar masalah lingkungan, peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga kearifan tradisional masyarakat Papua.

Namun kenyataan yang terjadi Papua masih memiliki kendala yang besar dalam pengelolaan SDA.  Hal yang berbeda terlihat di Papua ketika SDA yang dikelola secara besar-besaran menjadi tidak berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu juga masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan AMDAL bahkan limbah akan meresahkan masyarakat dan menjadi masalah bagi masyarakat. Kegagalan pengelolaan SDA disebabkan adanya campur tangan pemerintah pusat dan corporat asing dalam setiap pengelolaan SDA di Papua, padahal melalui desentralisasi otonomi daerah itu menjadi kewenangan daerah. Hal ini semakin ironis melihat kenyataan bawa campur tangan pemerintah tersebut seringkali hanya menguntungkan pihak-phak corporat asing yang menguras habis SDA di Papua. Adapun masyarakat asli Papua sama sekali tidak diberikan peran dalam mengelola SDA selain sebagai buruh kasar. Akibat dari keberpihakan pemerintah pusat terhadap perusahaan-perusahaan asing di Papua maka pengelolaan SDA di Papua sama sekali tidak berpengaruh dalam mendorong pembangunan di Papua, sebaliknya masyarakat Papua menjadi korban dari imperialisme modern akibat dikurasnya SDA di Papua.

Salah satu bentuk penindasan terhadap masyarakat Papua terjadi dalam kasus yang terkait dengan PT Freeport. Di mata orang Papua, tambang raksasa milik perusahaan Amerika ini bukan hanya simbol neo-liberalisme, atau imperialisme Amerika sebagai negara adidaya, tapi juga simbol kolonialisme Indonesia. Atau lebih tepat, simbol persekongkolan antara imperialisme bangsa Amerika dengan beberapa pejabat tinggi di Indonesia. Sebab apa yang masyarakat Papua lihat dan rasakan adalah bahwa penggusuran suku bangsa Amungme dan Mimika dari tanah dan perairan ulayat mereka, dilakukan oleh aparat bersenjata Indonesia, untuk kepentingan mereka yang menjadi pemegang saham PT Freeport Indonesia. Desentralisasi otonomi daerah harusnya mampu menjawab dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dimana masyarakat Papua harus mampu untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan SDA. Jika melakukan kerja sama dengan pihak asing maka harus ada kejelasan antara pihak terkait dalam hal ini pemerintah daerah, masyarakat adat dan pihak asing. dengan melakukan pertimbangan yang baik dan sesuai dengan UU yang berlaku. Agar setiap permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan bukan saja pemerintah yang diuntungkan tetapi terlebih khusus masyarakat Papua itu sendiri.